Buletin IGTax
PPN DIBEBASKAN DAN PPN TIDAK DIPUNGUT DALAM KETENTUAN BARU INSENTIF PPN
PERLAKUAN PPH ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN BERDASARKAN PMK 66/2023
PEMBERIAN PENGURANGAN DAN/ATAU PEMBEBASAN DALAM PAJAK PENGHASILAN
KETENTUAN PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI UNTUK PERPAJAKAN BERDASARKAN PERATURAN TERBARU PMK 72/2023
MENGENAL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DALAM PERPAJAKAN
PPN DENGAN BESARAN TERTENTU DAN MENUJU TARIF PPN 12%
SEPUTAR PENGGUNAAN NIK SEBAGAI NPWP, NPWP 6 DIGIT DAN NITKU DALAM LAYANAN PAJAK
MENYAMBUT CORETAX UNTUK AKSES LAYANAN PAJAK
DER SEBAGAI KETENTUAN PERHITUNGAN BIAYA PINJAMAN UNTUK PAJAK PENGHASILAN
FASILITAS TAX HOLIDAY MASIH DAPAT DISETUJUI DALAM TAHUN 2025
PAJAK MINIMUM GLOBAL TELAH SECARA RESMI DITERAPKAN DI INDONESIA
SEPUTAR TARIF UMUM PPN 12% YANG BERLAKU
PEMBARUAN ATURAN PEMERIKSAAN PAJAK MELALUI PMK 15/2025
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN: PENGATURAN BARU PENYIDIKAN DARI PMK 17/2025
POIN-POIN TERKAIT PPH DAN PPN DARI PER-11/PJ/2025
MARKETPLACE AKAN JADI PEMUNGUT PAJAK 0,5% BAGI PENJUAL ONLINE
PER-11/PJ/2025: IMPLIKASINYA TERHADAP KETENTUAN ANGSURAN PPH PASAL 25
PER-11/PJ/2025: IMPLIKASINYA PADA TRANSFORMASI E-FAKTUR PPN
PILIHAN PERPAJAKAN BAGI ISTRI BERPENGHASILAN DALAM CORETAX
PEMBARUAN ATURAN PEMANFAATAN P3B MELALUI PMK 112/2025
INSENTIF DTP TAHUN 2026: PPN PERUMAHAN DAN PPH PASAL 21 SEKTOR TERTENTU
PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK [SP2DK, IMBAUAN, TEGURAN] (PMK 111/2025)
PENYESUAIAN KEMBALI PENGATURAN PPH MELALUI PP NOMOR 20 TAHUN 2026
PROSEDUR RINGKAS GLOBAL MINIMUM BAGI PERUSAHAAN MULTINASIONAL
IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 OLEH MARKETPLACE (PMK 37/2025)
KETENTUAN BARU KUASA WAJIB PAJAK BERDASARKAN PMK 44/2026